Uncategorized

Masyarakat Madani


Berakhirnya orde baru di Indonesia yang otoriter membuat masyarakat Indonesia mencita-citakan terwujudnya suatu masyarakat baru yakni masyarakat terbuka, maju, dan modern meninggalkan pola-pola kehidupan masyarakat orde baru. Hal itu juga didukung dengan beberapa pendapat bahwa keberhasilan meruntuhkan orde baru di sebabkan dengan adanya masyarakat madani.

Berkat aliansi dari gerakan mahasiswa, kelas menengah, LSM, dan sejumlah intelektual reformis telah memaksa Soeharto untuk melepaskan jabatan kepresidenannya. Berbarengan dengan bergulirnya proses demokratisasi sebagai salah satu cita-cita reformasi, perbincangan sekitar civil society serta merta muncul ke permukaan, karena ada persepsi suksesnya demokratisasi hanya dimungkinkan jika terdapat civil society yang kuat. Dengan adanya kemenangan civil society tersebut maka masa orde baru pun berakhir dan Indonesia beralih ke masa reformasi. Untuk mewujudkan cita-cita reformasi tersebut maka perlu adanya upaya untuk mewujudkan masyarakat Madani. [1]

Hal ini sangat perlu, karena Masyarakat Madani mencita-citakan bebas dari konflik, jauh dari hal-hal yang dapat menimbulkan benturan-benturan, sekalipun di dalamnya ada kebebasan individu, termasuk kebebasan beragama. Atau dapat dikatakan bahwa masyarakat madani mengandaikan suatu masyarakat yang kehidupan agamanya justru melahirkan bukan saja kedamaian, melainkan juga menghadirkan kekuatan untuk maju dan berkembang. Dalam kehidupannya menjunjung kebebasan individu, termasuk kebebasan memeluk dan manjalankaan agamanya masing-masing, yang darinya melahirkan sebuah peradaban yang mencerahkan dunia. Dalam masyarakat madani yang dicita-citakan, dikatakan akan memungkinkan “Terwujudnya Kemandirian Masyarakat, terwujudnya nilai-nilai tertentu dalam kehidupan masyarakat, terutama keadilan, persamaan, kebebasan dan kemajemukan (pluralisme)” , serta taqwa, jujur, dan taat hukum. Konsep masyarakat madani merupakan tuntutan baru yang memerlukan berbagai torobosan di dalam berpikir, penyusunan konsep, serta tindakan-tindakan. [2]

Reformasi dapat berkualitas apabila perilaku politik masyarakat tidak melakukan tindakan anarkis. Karena itu, reformasi membutuhkan sasaran yang jelas sebab tanpa adanya sasaran yang jelas, reformasi hanya akan menjadi gerakan yang menentang kemapanan.  Ketika rezim pemerintah orde baru (Orba) tumbang di bulan Mei 1998, dengan sendirinya telah terjadi perubahan pada peta konstalasi politik di Indonesia yang diawali dengan masuknya babak baru dalam sistem politik Indonesia yang dikenal dengan era reformasi. [3]

Adanya kemajuan politik dari semua elemen masyarakat untuk membangun suatu tatanan sosial politik yang baru, sebetulnya sudah lama muncul di tengah masyarakat. Puncaknya pada 12-13 Mei 1998 lalu saat rezim Orde Baru (Orba) ditumbangkan oleh kekuatan masyarakat madani. Dalam masyarakat sipil (civil society) yang sarat dengan perimbangan kekuasaan negara dan masyarakat akan terbuka kesempatan mengusahakan peningkatan kualitas hidup melalui pengembangan kehidupan demokrasi ekonomi dan politik.[4]

Sebagaimana dikatakan Ryaa Ryasyid, sebuah masyarakat madani (civil society) haruslah mandiri, tidak begitu terntung pada peran pemerintah atau negara. Barangkali, diantara organisasi sosial dan politik yang patut dicatat dan meiliki kemandirian cukup tinggi adalah organisasi yang termasuk dalam kelompok lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau Non-Governmental Organization (NGO) yang di Indonesia jumlahnya mencapai ratusan.[5]

Dalam pembangunan masyarakat madani kita lihat ada dua komponenyang berperan yaitu indivisu sebagai pelaku di dalam masyarakatnya, dan kedua pranata-pranata sosial yang menampung nila-nilai budaya yang akan mengatur tercapainya tujuan bersama. [6] Sehingga Civil Society atau masyarakat madani yang berhasil menumbangkan renzim orde baru tidak terlepas dari peran akademisi seperti mahasiswa dan dosen.

Masyarakat madni merupakan sistem sosial yang subur berdasarlan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dengan kestabilan masyarakat. Inisisatif dari individu dan masyarakat akan berupa pemikiran, seni, pelaksanaa pemerintah yang berdasarkan undang-undang dan bukan nafsu atau keinginan individu. Menurut Anwar Ibrahim masyarakat madani mempunyai cirri-ciri khas, yaitu kemajemukan budaya, hubungan timbal balik, dan sikap saling memahami dan menghargai. Sehingga masyarakat madani adalah sebuah tatanan masyarakat sipil yang mandiri dan demokratis.

Masyarakat madani lahir dari proses demokrasi, sehinggahubungan keduannya sangat berkaitan. Masyarakat madani juga menjadi salah satu komponen untuk tercapainnya kepemerintahan yang baik. Karena pemerintahan yang baik menjamin adanya kesejajaran, kesamaan, kohesi, dan usahawan yang berada di sector swasta. Masyarakat madani memiliki unsure-unsur untuk syarat tercipatannya masyarakat madani, diantaranya wilayah public yang bebas, demokrasi, toleransi, kemajemukan, dan keadilan sosial.

Gagasan masyarakat madani yang muncul beberapa tahun terakhir ini di Indonesia agaknya berkaitan erat dengan gagasan dan visi demokratisasi yang di perjuangkan berbagai kalangan. Asumsi dibelakang gagasan itu adalah persepsi tentang perkembangan politik sejak orde baru bahwa institusi negara telah tumbuh menjadi demikian kuatnya. Barang kali kesan itu timbul melihat peranan pemerintah yang sejak orde baru memang tampil sebagai agen perubahan dalam pembangunan. Dengan begitu disini negara diidentikan dengan pemerintahan.[7]

Peranan intelektual adalah salah satu kelompok pendukung masyarakat madani maupun negara. Tetapi dalam masyarakat pada umumnya, kaum cendikiawan tersebut menduduki posisi dan peranan penting dan istimewa. Peranan penting tersebut dalam konteks kehidupan modern ditemukan diantara yang paling mula-mula adalah oleh penyair, filsuf, teoritis sosial inggris, Samuel taylor Coleridge (1772-1834). Kaum intelektual mengemban tugas nahi munkar untuk mengembangkan masyarakat madani yang maju dan mandiri dengan sehat dan kuatnya masyarakat madani maka negara menjadi kuat dalam arti dapat menjadi ummatan wasathan yang menjalankan kekuasaan dengan adil.[8]

Peranan intelektual atau akademisi seperti mahasiswa dan dosen diwujudkan dengan mengakui akan hak-hak serta kewajiban perorangan di dalam masyarakat. Karena hak-hak dalam masyarakat tersebut merupakan batu landasan demokrasi

Peran akademisi dalam mewujudkan masyarakat madani adalah dengan cara

Adapun pemikiran tentang civil society yang berkembang di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir ini sebenarnya merupakan pengaruh perkembangan pemikiran yang terjadi di negara barat, khususnya di beberapa negara industri maju dalam kaitannya dengan perhatian mereka terhadap perkembangan ekonomi, politik dan sosial budaya. Dalam civil society, selain terdapat tata kehidupan politik yang terkait pada hukum, juga adanya kehidupan ekonomi yang didasarkan pada terjadinya kegiatan perdagangan serta perkembangan teknologi dalam suatu masyarakat yang beradab. Selain itu, civil society juga menghimpun berbagai kepentingan dan karena itu pula digambarkan sebagai gabungan berbagai perkumpulan atau organisasi untuk memperjuangkan kepentingan mereka meskipun mereka berada di luar orbit negara dan itulah sebabnya mengapa sering juga dikesankan bahwa civil society ternyata berhadapan dengan negara. [9]

Ada pendapat yang mengatakan bahwa di negara berkembang kedudukan civil society umumnya sangat lemah. Makanya jika kita ingin mewujudkan cita-cita reformasi, maka mau tak mau civil society harus diperkuat. Proses pemberdayaan civil society dan masyarakat madani hanya dapat dilakukan jika pemerintah menganggap berbagai organisasi non pemerintah sebagai mitra kerja. Dalam hal ini, pemerintah harus memiliki persepsi bahwa kritik sosial itu diperlukan sehingga pemerintah bersikap terbuka dan responsif terhadap setiap masalah. Selain itu, harus dipahami pula bahwa sistem demokrasi tidak mungkin berlangsung dalam masyarakat yang belum memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara yang kuat. Karena itu, kita tidak boleh menganggap demokrasi belum diperlukan dan masih merupakan barang mewah. Sebab bagaimanapun juga proses demokratisasi yang pada esensinya adalah memperluas partisipasi politik selalu bergandengan dengan transparansi politik.[10]

Jadi masyarakat madani merupakan siatu wujud masyarakat yang memiliki kemandirian aktivitas dengan cirri universalitas, supermasi, keabadian, pemerataan kekuatan, kebaikan dari dan untuk bersama, meraih kebajikan umum, piranti eksternal, bukan berinteraksi pada keuntungan, dan kesempatan yang sama dan merata kepada setiap warganya.

Kita memerlukan dua hal dalam memperjuangkan masyarakat madani dalam akademisi. Pertama, perlunya terus mempertajam dan memperluas aktivisme masyarakat madani dikalangan akademisi dalam rangka mewujudkan demokrasi yang lebih bermakna, suatu tatanan dimana anggota-anggota masyarakat dan kalangan akademisi secara umum memiliki kesempatan dan kapasitasuntuk memakai serta memperbaiki prinsip-prinsip dan kelembagaan demokrasi yang telah ada dengan jalan memengaruhi, mengendalikan dan berperan serta secara setara dan damai dalam tata kelola dan pengaturan sector-sektor yang penting dalam masyarakat. Kedua, yang sangat urgent dalam situasi politik saat ini, ada keharusan untuk melakukan revitalisasi peran, posisi, dan pengaruh masyarakat madani di Indonesia untuk ikut mempromosikan demokrasi yang lebih bermakna.[11]

Mahasiswa, makna yang luar biasa terkandung didalamnya seharusnya segera membludak dalam bentuk wujud pperbuatan bukan menjadi mahasiswa yang apatis. Tempat bagi mahasiswa dalam mewujudkan masyarakat madani haruslah berada pada barisan depan. Bebeberapa cara yang bisa ditempuh untuk memaksimalkan peran mahasiswa. Pertama menajamkan fungsi pewacanaan yang dimaksud adalah dengan kemampuang akademik yang dimiliki, mahasiswa seharusnya mampu menjadi ujung tombak penyadaran terhadap masyarakat dengan pewancanaan. Pengandilan lewat baksos jasa dalam program ini mahasiswa secara langsung akan mengambil peran pengabdian terhadap masyarakat. Karena dengan melihat keadaan anak desa yang sangat menyedihkan membuat kita merasa bertanggung jawab dengan membagi kefahaman kita terhadap mereka, dan itu bisa kita lakukan dengan program baksos jasa.

Mahasiswa seharusnya mampu berperan untuk mewujudkan masyarakat madani. Berbagai cara bisa ditempuh mahasiswa untuk hal itu. Misalnya: lewat pewacanaan, pengabdian berupa desa binaan, serta membangun skill kewirausahaan. Saran Bagi kita semua, janganlah kita menjadi orang yang apatis, apapun posisi kita baik mahasiswa, dosen, guru atau wirausaha seharusnya segera mengambil peran untuk mewujudkan masyarakat madani. Tidaklah pantas kita berbangga dengan status kita sekarang ini jika kita belum mampu untuk bermanfaat bagi masyarakat.[12]

Dan tantangan mahasiswa dan dosen dalam penerapan konsep masyarakat madani di Indonesia sangat bertolak belakang dengan penerapannya. Politik ekonomi, sosbud serta hukum di Indonesia telah jauh dari nilai kemadanian malah sebaliknya edan-ni. Namun kita harus melihat positifnya bahwa masih ada kesempatan besaruntuk memperbaiki masyarakat kita yang sudah mendekati taraf menyedihkan ini.[13]

Jadi bagi kita semua janganlah kita menjadi orang yang apatis, apapun posisi kita baik mahasiswa, dosen, guru atau wirausaha seharusnya segera mengambil peran intuk mewujudkan masyarakat madani. Tidaklah pantas kita berbangga dengan status kita sekarang ini jika kita belum mampun untuk bermanfaat bagi masyarakat.

 

 

 

 

 

REFERENSI

  1. Priyono, B. Herry, dll. 2012. Kratos Minus Demos;Demokrasi Indonesia, Catatan dari Bawah, ed. Benget Silitonga . Medan: Bakumsu
  2. Rahardjo M. Dawam. 1999 . Masyarakat Madani: Agama, Kelas Menengah, Dan Perubahan Sosial.Jakarta: penerbit pustaka LP3ES indonesia
  3. Tilaar H. A. R. 1999. Pendidikan Kebudayaan dan Masyarakat Madani Indonesia.Bandung:PT Remaja Rosdakarya
  4. Ubaedillah, A. Rozak, Abdul. 2012. Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani. Jakarta : Prenada Media Group.

 

Internet

  1. http://supardiakuntansi.blogspot.com/2012/01/masyarakat-madani-dan-upaya.html, diakses 2 Januari 2013
  2. http://www.slideshare.net/OzaNncurhiky/makalah-masyarakat-madani, diakses 3 Januari 2013
  3. http://azultaufit.blogspot.com/2012/11/budaya-demokrasi-menuju-masyarakat.html, diakses 3 Januari 2013

 


[2] Ibid,

[3] Ibid,

[4] Ibid,

[6] H. A. R Tilaar.1999. Pendidikan Kebudayaan dan Masyarakat Madani Indonesia.hal, 148

[7] M. Dawam Rahardjo. 1999. Masyarakat madani: agama, kelas menengah, dan perubahan sosial. Hal 232

[8] Ibid, hal 252&260

[10] ibid,

[11] Antonia Pradjasto. “Dari civil society ke blok  politik demokrasi,” in Kratos Minus Demos;Demokrasi Indonesia, Catatan dari Bawah, ed. Benget Silitonga (Medan, Bakumsu:2012) 305

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s